BPJS

title

Pengertian

Badan Penyelenggara Jaminan   Sosial (BPJS)   adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk meyelenggarakan  program  jaminan sosial, yaitu bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. Sedangkan   BPJS    Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan    program jaminan kesehatan.

Jenis BPJS

Ada  2  kelompok  peserta BPJS Kesehatan, yaitu :

  1. PBI (Penerima Bantuan Iuran)jaminan   Kesehatan : fakir miskin dan orang tidak mampu
  1. Bukan PBI Jaminan Kesehatan : pekerja penerima upah   dan   anggota   keluarganya,   pekerja   bukan penerima upah dan anggota    keluarganya, bukan pekerja (pemberi upah)  dan  anggota  keluarganya,    penerima pensiun.

Prosedur Pendaftaran Peserta

  1. Pemerintah mendaftarkan   PBI   JKN   sebagai Peserta   kepada   BPJS Kesehatan.
  1. Pemberi Kerja   mendaftarkan    pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan  diri sebagai Peserta   kepada   BPJS Kesehatan.
  1. Bukan pekerja dan peserta lainnya    wajib mendaftarkan  diri  dan keluarganya sebagai Peserta   kepada   BPJS Kesehatan.

Hak dan Kewajiban Peserta

Setiap  Peserta  yang  telah terdaftar  pada  BPJS  Kesehatan berhak mendapatkan

a) Identitas Peserta dan

b)manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Setiap  Peserta  yang  telah  terdaftar  pada  BPJS  Kesehatan berkewajiban untuk:

a) Membayar iuran dan

b) Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas   Peserta pada saat pindah domisili dan atau pindah kerja.

Masa Berlaku Kepesertaan

  1. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berlaku  selama  yang  bersangkutan  membayar Iuran    sesuai    dengan kelompok peserta.
  1. Status kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar   Iuran   atau meninggal dunia.
  1. Ketentuan lebih lanjut terhadap   hal   tersebut diatas, akan diatur oleh Peraturan BPJS.

Pembiayaan

1. Iuran

Iuran   Jaminan   Kesehatan    adalah    sejumlah uang yang dibayarkan secara  teratur  oleh Peserta, Pemberi   Kerja,   dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan  Kesehatan (pasal 16,  Perpres  No. 12/2013 tentang    Jaminan    Kesehatan).

2. Pembayaran Iuran

Pembayar Iuran Bagi Peserta PBI, iuran dibayar  oleh  Pemerintah. Bagi Peserta Pekerja Penerima   Upah,   Iurannya   dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Bagi Peserta Pekerja iuran  dibayar  oleh  Peserta yang bersangkutan.

3. Pembayaran Iuran

Setiap  Peserta  wajib  membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja  penerima  upah)  atau  suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja   wajib   memungut   iuran   dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan).

Apabila tanggal 10(sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.   Keterlambatan   pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan   Peserta   bukan   Pekerja   wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan  yang  dibayarkan  paling  lambat tanggal 10 (sepuluh)   setiap   bulan kepada BPJS Kesehatan.

Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan diawal.BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai dengan Gaji  atau  Upah  Peserta.  Dalam  hal terjadi kelebihan   atau   kekurangan pembayaran   iuran,   BPJS   Kesehatan memberitahukan secara   tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari  kerja  sejak  diterimanya  iuran.

Kelebihan   atau   kekurangan   pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran  Iuran   bulan   berikutnya.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata  cara  pembayaran  iuran diatur dengan   Peraturan   BPJS   Kesehatan. Dalam   JKN,   peserta   dapat meminta manfaat  tambahan  berupa manfaat   yang   bersifat   non   medis berupa akomodasi. Misalnya: Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang  lebih  tinggi  daripada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau  membayar  sendiri  selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan, yang disebut dengan iur biaya (additional charge).Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta PBI.  Sebagai  bentuk pertanggun jawaban atas pelaksanaan tugasnya.

Manfaat Jaminan Sosial

Mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.Meskipun   manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif,  masih  ada manfaat  yang tidak dijamin meliputi:

a. Tidak sesuai prosedur;

b. Pelayanan di luar Fasiltas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS;

c. Pelayanan bertujuan kometik;

d. General checkup; 

e.  Pengobatan

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis berupa  pelayanan  kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.

Ambulans   hanya   diberikan   untuk pasien  rujukan  dari  Fasilitas  Kesehatan  dengan kondisi  tertentu  yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif,   kuratif,   dan   rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

  1. Penyuluhan kesehatan   perorangan,   meliputi   paling   sedikit penyuluhan mengenai   pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
  2. Imunisasi Dasar : Calmett   Guerin (BCG),   Difteri Pertusis  Tetanus  dan  HepatitisB (DPTHB), Polio, dan Campak.
  3. Keluarga Berencana:konseling,   kontrasepsi   dasar, vasektomi,   dan   tubektomi bekerja  sama  dengan  lembaga yang membidangi keluarga berencana.  Vaksin untuk  imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
  4. Skrining kesehatan,   diberikan secara   selektif   yang   ditujukan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi;
  5. Pelayanan kesehatan   pada   saat   bencana; dan
  6. Pasien Bunuh Diri /Penyakit yangtimbul   akibat   kesengajaan   untuk menyiksa  diri sendiri/  Bunuh  Diri Narkoba.

isi-3

Penulis: Martha Siahaan, S.Kep, NERS

Advertisements